Korupsi , Komitmen, Uang dan Politik

KORUPSI pada hakikatnya bukan hanya masalah hukum, tetapi juga sangat kental kaitannya dengan komitmen, kekuatan uang, dan politik. Yang saya maksud, meskipun sudah ada lembaga penegakan hukum maupun lembaga independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) misalnya, dengan undang-undangnya yang sangat bagus, tetapi mahasiswa Fakultas Hukum tentunya memahami betul bahwa “das sollen” (apa yang seharusnya) tidak selalu sama dengan “das sein” (kenyataannya).

Dalam berbagai ceramah, buku-buku dan kolom, saya selalu katakan bahwa hukum selalu berkait dengan faktor-faktor non-hukum, dan karena itu, saya tak pernah mau menyatakan hukum itu hitam-putih. Semua yang berkaitan dengan hukum, tak ada yang bisa pastikan 100 persen, karena adanya pengaruh faktor non hukum, seperti uang, politik termasuk “political will”, kultur, komitmen, dan lain lain.

Olehnya itu pula, ketika saya sudah lolos 40 besar dalam proses seleksi KPK, dan ketika beberapa pemantau peradilan dan LSM Anti Korupsi ada yang memasukkan saya 10 besar, ada yang 5 besar bahkan ada yang memastikan saya bakal jadi Ketua KPK, maka saya selalu menyatakan, penilaian Anda itu adalah penilaian objektif, sedang kebijakan yang menyangkut hukum, tak pernah sepenuhnya objektif. Saya katakan juga, tidak ada yang pasti dalam suatu proses politik, dalam sedetik, semuanya bisa berubah.

Dan lagi-lagi apa yang saya yakini itu benar, baik ketika saya jadi kandidat Jaksa Agung yang digagalkan konon di menit-menit terakhir, maupun ketika saya digagalkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi pimpinan KPK. Meskipun fenomena seperti itu mengecewakan saya, karena saya tak pernah diberi kesempatan untuk membantu bangsa saya tercinta dalam memberantas korupsi sebagai musuh utama bangsa ini, namun kenyataan seperti itu sudah saya prediksikan bisa terjadi. Lagi-lagi bangsa ini masih harus mengalunkan “aku masih seperti yang dulu”.

Ketika Singapura berhasil mengubah negeri mereka menjadi negara yang terbersih dari korupsi di dunia, bukan hanya lantaran ia punya komisi independen, tetapi juga dan terutama karena Pemerintah Singapura memang memiliki komitmen dan political will yang kuat sekali untuk memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia yang sudah sedemikian sistemik, rasanya akan sulit diberantas dengan lembaga atau komisi apapun namanya, tanpa komitmen sepenuh hati dari berbagai elemen pemerintahan yang ada. Saya khawatir, apa yang bakal terjadi di Indonesia ke depan, persis seperti yang tertulis dalam UU No.30/2002 tentang KPK, yaitu “proses penanganan tindak pidana korupsi bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya”.

Seperti yang sudah saya kemukakan dalam kolom saya dua minggu silam, andai saya diloloskan menjadi pimpinan KPK, pengorbanan saya akan cukup besar, yaitu harus berhenti untuk empat tahun mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, berhenti membimbing dan menguji tesis dan disertasi, dan yang paling utama keselamatan jiwa dan keluarga saya setiap detik terancam.

Digagalkannya saya oleh panitia seleksi, hikmahnya adalah semua risiko di atas tidak jadi saya alami. Kecewa karena tak dapat kesempatan mewujudkan obsesi saya memberantas korupsi, tetapi Alhamdulillah ketenangan hidup saya tidak lagi akan terusik dan kehidupan akademik saya Insya Allah tetap akan berjalan.#

Penulis : Achmad Ali
Sumber : Fajar Online / 3-Dec-2003

Kedepan

Link Media
• Kompas
• BUKU TAMU
• Republika
• Fajar
• PBB

------------------------------

ARSIP

• 07/01/2003 - 08/01/2003
• 09/01/2003 - 10/01/2003
• 10/01/2003 - 11/01/2003
• 11/01/2003 - 12/01/2003
• 12/01/2003 - 01/01/2004
• 05/01/2011 - 06/01/2011